DINAMIKA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS: STUDI KASUS BALAI RSBKL DINAS SOSIAL DIY
DOI:
https://doi.org/10.33758/mbi.v18i12.879Keywords:
Gelandangan dan Pengemis, Standar Pelayanan, Alur PelayananAbstract
Gelandangan dan pengemis yang terus meningkat setiap tahunnya yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, pendidikan yang semakin rendah serta rasa aman, oleh karna itu perlu adanya penangan khusus baik dari pemerintah maupun partisipasi masyarakat sekitar dengan suatu perencanaan yang berkelanjutan. BRSBKLsebagai Balai ini memberikan pelayanan serta rehabilitasi sosial untuk orang-orang yang mengalami masalah baik itu dalam aspek kesejahteraan sosial seperti gelandangan dan pengemis maupun para eks psikotik yang terlantar. Metode penelitian artikel ini evaluasi kebijakan artinya analisis data dengan mencari tahu apakah benar yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki, data yang diperoleh berdasarkan hasil dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku serta perbandingkan, kemudian disimpulkan dengan metode interatif, yaitu menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Standar Pelayanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan keseragaman dalam pelayanan, serta memberikan panduan bagi pegawai atau personel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Alur Pelayanan di BRSBKL berisi dari proses penerimaan hingga selesai akhir layanan atau terminasi
References
Manalu, T. S. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 8(5), 55. http://eprints.undip.ac.id/73930/
Badan Pembangunan Daerah DIY. (2024). Data Statistika Angkatan Kerja.
Badan Pembangunan Daerah DIY. (2024). Data Statistika Gelandangan dan Pengemis.
Rachman, Marjoni (2021) Manajemen Pelayanan Publik. Tahta Media, Klaten. ISBN 978-623-6436-46-2
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis (2017).
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial (2020).
Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Sulistio, E. B. (2012). Buku Ajar Studi Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
Salim, & Syahrum. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan (pp. 141–142).
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, ISBN: 979-8433-64-10. In Alfabeta (Issue 465).
Sugiyanto. (2022). Dampak Triangulasi Hasil terhadap Keberlanjutan Organisasi dalam penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY. Media Bina Ilmiah, 16(8), 1–23.
Kusuma, B. M. A. (2018). Melawan Budaya Kemiskinan: Strategi Implementasi Perda Penanganan Gepeng di Daerah Istimewa Yogyakarta. WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1(1), 13-30.
Sugiyanto. (2001). Persepsi Masyarakat terhadap Pemulung Mayeng. Majalah Ilmiah Arena Almamater, 15(54), 55–68.
Rizaldy, A., & Sugiyanto, S. (2022). Modernisasi Mindset Aparatur Sipil Negara Melalui Latsar Pelayanan Publik di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta. JCOMENT (Journal of Community Empowerment), 3(2), 117-125.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Sigit Sri Hertanto
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.