KEBIJAKAN PEMULIHAN SEKTOR PARIWISATA PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PULAU LOMBOK

Authors

  • I Ketut Purwata Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram
  • Made Budiarsa Universitas Udayana
  • I Nyoman Sunarta Universitas Udayana
  • Syech Idrus Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Keywords:

Kebijakan, Pemulihan, Pariwisata, Pasca Bencana,Kabupaten Lomtara

Abstract

Bencana Gempa dapat menyebabkan timbulnya krisis kepariwisataan. Dampaknya terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara karena bencana gempa tersebut. Gempa Lombok berdampak besar pada aktifitas pariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai leader berperan penting dalam menangani bencana dan krisis kepariwisataan di Kabupaten Lomtara melalui kebijakan hukum pemulihan pariwisata agar pariwisata dapat berkelanjutan. Penelitian ini untuk merekonstruksi formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana (PB) sektor pariwisata pasca gempa di Kabupaten Lomtara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, paradigma fenomenologis, metode studi kasus dengan fokus penelitian pada krisis kepariwisataan akibat gempa Lombok tahun 2018. Penelitian menggunakan konsep kebijakan pemulihan pariwisata, pasca gempa, formulasi, implementasi, dan evaluasi PB. Analisis terhadap fomulasi, implementasi dan evalusi PB menggunakan Theory of decision Making dan teori Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) dengan Authority theory sebagai teori payung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik analisa data dengan deskriptif kualitatif model Creswell. Penyanjian hasil analisa data secara naratif, dikomparasi dengan teori untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan dan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penanggulangan gempa formulasinya mengikuti hirarki regulasi, kebijakan hukum meso lebih dominan. Implementasi tahap pra-bencana tidak maksimal, karena keterpaduan dengan tanggap darurat dan pasca bencana tidak implementatif. Starting dan finising status bencana PB dan MKK ditentukan oleh pusat meskipun dinyatakan deklarasi non bencana nasional, sehingga ambiguitas bagi leader dan operator dalam pemulihan pariwisata. Evaluasi PB berjalan baik sedang MKK tidak diaplikasikan dalam program Pemda. Kebaruan penelitian, ditemukannya vacum of norm makro, meso dan mikro (3M) dengan penerapan kebijakan hukum (3M) melalui semangat filosofis Tioq, Tata, Tunaq. Temuan empirik, saat tanggap darurat spirit peasant community memperkuat kolaborasi stakeholder. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, formulasi kebijakan PB pasca gempa di sektor pariwisata merupakan regulasi berlaku secara hirarki dan diikuti oleh Pemda. Implementasi penerapan formulasi regulasi secara efektif dan efisien. Evaluasi terhadap kebijakan pemulihan sektor pariwisata pasca gempa terhadap implementasi dari formulasi empat pilar kebijakan pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata

References

Acim S.A. Dan Sa’i M. Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan 2015-2019,Bappeda NTB. Trauma Healing Bagi Masyarakat Terdampak Gempa Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Lombok Utara. Volume: - p.-

Agestu, I. 2014. Etnis Moklen Thailand-kami berharap Tsunami Datang lagi. [cited 2014 Des.26 ]. Available from: URL:https:// www.cnnindonesia.com/ internasional/ 20141226102217-106-20554

Antara, 2018. Soal Penetapan Status Bencana Nasional, Begini Aturannya. [cited 2018 Des.26 ]. Available from: URL:https// www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt5b7bb4ff16149.

Anantadjaya SP, Innge S H, Agus F, 2012. Mengukur efektivitas Organisasi, Studi Industri Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. [cited 2012] Available from: URL: https:// www. researchgate.net/publication/256021459_ Measuring_ Organizational_Efectiveness_An_Industrial_Study_on_Indonesia's_Listed_Manufacturing_Firms.

Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, 2001. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuatan Rancangan Undang-Undang, Terjemahan (Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Anonim, 2005. Aceh dan Nias satu tahun setelah tsunami upaya pemulihan dan kegiatan yang akan datang,ringkasan eksekutif, Laporan Bersama BRR dan Mitra Internasional. Jakarta: BRR Dan Mitra Internasional.

Anonim. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007,Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB RI. Available from: URL: https:// bnpb. go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf

Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB RI. Available from: URL: https://bnpb.go.id/ppid/file/PP_No._21_Th_2008.pdf

Anonim. t.t. Kode Etik Pariwisata Dunia. Jakarta: . Kemenparikraf RI. Available from: URL: https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/ media/ old_file/kode%20etik%20kepariwisataan%20dunia.pdf

Anonim. 2009. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Jakarta : Kemenparikraf RI. Available from: URL: https:// www. kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_filekode%20etik % 20kepariwisataan%20dunia.pdf

Anonim. 1999. Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta : Kemenkumham RI. Available from:URL:https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM

Anonim. 2017. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Periode Novemver 2017, Mataram, Kantor Perwakilan BI NTB.

Aldrich.P.D., 2012. Social, not physical, infrastructure: the critical role of civil society after the 1923 Tokyo earthquake. Disaster [cited 2012 Juli.] Available: URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22066778/

Apriliani D. 2018. “Kemajuan Pariwisata Indonesia, Penyumbang Devisa Terbesar Indonesia”. Kementrian Pariwisata, 23 Desember, hal: 1, kol.1. Available from URL: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/23/kemajuan-pariwisata-indonesia-penyumbang-devisa-terbesar-indonesia

Asgary A., Badri A., Rafiean M., Hajinejad A., 2006. Emergency Management Program. Lost and Used Post-disaster Development Opportunities in Mam Earthquake and The Role of Stakeholders. [cited 2012, -] Available from : URL: http://www.grif.umontreal.ca/pages/ ASGARY_Ali.pdf

Bakti H.K., dan Nurmandi A., 2020. Jurnal Geografi. Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018. Volume 12: p.137-151

Bong S., Sugiarto., Diena M.L., Adinoto N., Santi P.A., 2019, Manajemen Risiko, Krisis, dan Bencana untuk Industri Pariwisata yang Berkelanjutan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin B. 2003. Focus Group Discussion untuk Analisis Data Kualitatif. In Bungin B., Editors. PT. Rajagrafindo Persada. Ed .4 : Jakarta: p. 131-140.

Bungin B. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Ed. Kedua. Jakarta: Prenada Media Group. P 1-354.

Bungin, B. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers.

Bungkaes, H. R., Posumah, H.J., & Kiyai, B. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecapatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Acta Diurna Komunikasi., [cited 2013]. Available from : URL: https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/actadiurnakomunikasi/index

Cahyani, D. R. 2018, “Sektor pariwisata merugi hingga Rp 1 triliun akibat gempa Lombok”. Tempo, 21 Agustus hal: 1, kol 1. Available from URL: http:// bisnis.tempo.co/read/1119066/Sektor pariwisata merugi hingga Rp 1 triliun akibat gempa Lombok/full&view=ok

Contreras D, Blaschke T., Kienberger S, and Zeil-Peter, 2014. Myths and realities about the recovery of L׳Aquila after the earthquake. National Library of Medicine. International journal of disaster risk reduction.[cited 2014 March 17].Available from :URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Contreras D., Fuzzy Boundaries, 2016. Between Post Disaster Phases: The Case of L’Aquila, Italy. Int J Disaster Risk Sci., [cited 2016 Sept. 19]. Available from : URL: https://link.springer.com/article/ 10.1007/s13753-016-0095-4

Cozzolino A. 2012. Humanitarian Logistics. Cross Sector Cooperation in Disaster Relief Management. First Edition. New York: SpringerBriefs in Business. P. 1-48

Cohen, J. dan Uphoff, N. 1980. World Development. Participation's place in rural development: Seeking clarity

Downloads

Published

2024-02-01

Issue

Section

Articles