EVALUASI AKUNTABILITAS PANTI ASUHAN ‘SR’ DI SURABAYA
DOI:
https://doi.org/10.33758/mbi.v18i4.483Keywords:
Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, TransparansiAbstract
Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas yang ada di panti asuhan SR dan bagaimana kesesuaiannya dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa panti asuhan SR telah menerapkan kelima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, pertanggung jawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas dengan baik serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Panti asuhan SR juga telah menerapkan akuntabilitas horizontal dan vertikal dengan baik dengan memberi laporan pertanggungjawabannya kepada yayasan, sementara kepada donatur diberikan bukti kwitansi tetapi apabila donatur meminta laporan pertanggungjawaban atas donasinya maka akan diberikan juga
References
Adisasmita dan Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.Graha Ilmu Yogyakarta.
Aman, A., T. A. Al-Shbail, dan Z. Mohammed. 2013. Enhancing Public Organization Accountability through E-Government System. International Journal of Conceptions on Management and Social Science, 1(1): 15-21.
Andayani Listyawati, (2010). Pelayanan Sosial Pelita Kasih terhadap Anak Terlantar, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 34 Nomor 3, Yogyakarta: B2P3KS.
Asrida. 2012. “Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran”, Jurnal Kebangsaan 1 (1).
Atmadja, A. T. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
Dwi Ristya Anggraini. 2013. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII. Surabaya. , Vol 1, No 2, Agustus. ISSN : 2303-34IX (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 15:30).
Dwiyanto, A. 2014.Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Farida Ulfah, Ika, (2018) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Panti Asuhan Al Maa’uun. Seminar Nasional dan Call For Paper III.
Hodges R, 2012,Joined-up government and the challenge to accounting and accountability researchers. Financial Accountability and Management 2012;28(1):26–51.
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2010). Retrieved from https://jdihn.go.id/files/617/KEPMENSOS%2015A%20HUK%202010.pdf
Klijn, E.H. New public management and governance: a comparison. In: Levi-Faur D, editor. Oxford handbook of governance. Oxford: Oxford University Press; 2012.
Lukito, Penny, Kusumastuti, 2014. Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Mahmudi.2011, Akuntansi Sektor Publik.UII Press.Yogyakarta.
Mahmudi, 2013, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.
Mursyidi.2013, Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Norita Citra Yuliarti, 2014, Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
Osborne, S. P. 2010.The introduction.The (New) Public Governance: a suitable case for treatment?In: Osborne SP, editor. The New Public Governance?Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge.
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Retrieved from http://dit-keuangan.upi.edu/uploads/PSAK45ttgPelaporan-Keuangan-Organisasi-Nirlaba.pdf
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2013). Retieved from https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/nspk-permensos-21-2013-pengasuhan-anak.pdf
Reichard C. 2010. New public management. In: Anheier HK, Toepler St., editors. International encyclopedia of civil society. Berlin: Springer
Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2009). Retrieved from http://www.bphn.go.id/data/documents/09pmsos108.pdf
Shaoul J, Stafford A, Stapleton P. 2012.Accountability and corporate governance of public private partnerships. Critical Perspectives on Accounting 2012;23(3):213–29.
Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. (2011). Retrieved from http://www.bphn.go.id/data/documents/11pmsos030.pdf
Tjungadi, Marselinus A. H., Rahadian, Yan, 2020. Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC.JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET), 12 (2), 241-264
Undang – Undang Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 5
Undang – Undang Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 62
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan
AnakWicaksono, Kristian Widya , 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik( JKAP ), Vol 19 No 1
Winarsih, R. 2010. Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Jakarta: Pustaka Belajar.
Yuniarti, R. (2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 3(1).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Nico Timothy, Yenny Sugiarti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
