PERAN NOTARIS DARI PERSPEKTIF HUKUM DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA AKUISISI PERUSAHAAN TERBUKA
Keywords:
Role of Notary, Acquisition, Public CompanyAbstract
One of the roles of a Notary in the Capital Market concerns the takeover of shares in a private limited company. However, acquisitions of companies does not only involve private companies but also can be carried out against public companies. In general, acquisitions are regulated in the Company Law, but specifically for Public Companies, acquisitions are regulated in Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 9/POJK.04/2018 concerning Acquisitions of Public Companies. The research method used in this research is a normative legal research type, the research typology used is prescriptive research whose aim is to determine the role that a Notary can play in making a deed of acquisition of a Public Company. The type of data used is primary and secondary data, the data analysis method used is a qualitative method using data collection procedures for studying documents or library materials. The role of the Notary was found to be related to providing legal counseling before, during and after the Deed of Acquisition was made. Apart from that, the Notary's role is to make deeds related to the acqusitions, but in practice it is found that acqusitions in public companies are not always made in a separate deed. As a result, the acquisition deed is not in accordance with the Financial Services Authority Regulations. In relation to a Notary who carries out activities in the Capital Market, the Notary may be subject to the Notary's responsibility for civil and administrative sanctions for errors made. Even though administrative sanctions are applied, this does not eliminate responsibility for criminal sanctions if these elements are met. Regarding the acquisition deed, if the deed is not made in accordance with Financial Services Authority Regulation (OJK) 67/POJK.04/2017 then the deed is actually still valid as a deed but no longer has legal force as a result of the cancellation of the deed.
References
Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
Adjie, Habib. Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
Almusawir, et.al. Hukum Dagang. Jakarta: Kencana, 2024.
Aprita, Serlika. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan. Jember: CV. Pustaka Abadi, 2017.
Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. Pengantar Hukum Perusahaan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Asril, Juli, Imas Rosidawati Wiradirja, Ahmad M. Ridwan Syaiful Hikmat. Konsep Akuisisi Saham Persusahaan Nasional Sarana Investasi Asing Hubungannya Dengan Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Era Globalisasi. Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.
Darus, M. Luthfan Hadi. Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. Yogyakarta: UII Press, 2017.
Hariyani, Iswi, Serfianto, dan Cita Yustisia. Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan. Jakarta: Visimedia, 2011.
HS, Salim. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Latumenten, Pieter E. Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya. Jakarta: Tuma Press, 2011.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1985.
Moechthar, Oemar. Dasar dasar Teknik Pembuatan Akta. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
Rahmah, Mas. Hukum Pasal Modal. Jakarta: Kencana, 2019.
Untung, Budi. Hukum Akuisisi. Yogyakarta: ANDI, 2020.
Wibowo, Kodrat, Chandra Setiawan. Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu Yang Belum Terselesaikan. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021.
Budiarto, Maya Sylvia. “Pembuatan Akta Mengenai Akuisisi Terbalik Atas Perusahaan Terbuka (Studi pada Akuisisi PT Toko Gunung Agung TBK).” Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018.
Artauli, Areta. “Perbandingan Pengaturan Penawaran Tender (Studi Komparatif: Amerika Sertikat, Thailand dan Indonesia).” Dharmasisya. Vol. 2. No. 1 (2022). Hlm. 285-299.
Budiartha, Komang Ayuk Septianingsih I Nyoman Putu dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” Jurnal Analogi Hukum. Vol. 2. No. 3 (2020). Hlm. 336-340.
Dewi, Amelia Sri Kusuma. “Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap.” Arena Hukum. Vol. 8. No. 1 (2015). Hlm. 108-126.
Dewi, Mira Nila Kusuma. “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik.” Arena Hukum. Vol. 9. No. 1 (2016). Hlm. 112-131.
Herdiansyah, Lukman, Budiharto, Siti Mahmudah. “Kajian Yuridis Pengalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan Terbuka Dengan Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018.” Diponegoro Law Journal. Vol. 8. No. 3 (2019). Hlm. 2131-2144.
Heriawanto, Benny Krestian Heriawanto. “Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia.” Arena Hukum. Vol. 11. No. 1 (2018). Hlm. 101-118.
Kurniawan. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif.” Mimbar Hukum. Vol. 26. No. 1 (2014). Hlm. 70-83.
Ma’ruf, Umar, Dony Wijaya. “Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang).” Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2. No. 2 (2015). Hlm. 370-380.
Marsiani, Yulies Tiena, Haryati, Siti Mariyam. “Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris.” Masalah-Masalah Hukum. Vol. 44. No. 4 (2015). Hlm. 447-453.
Mentari, Nikmah. “Pertanggungjawaban Individu Atas Ganti Rugi Disgorgement Yang Melibatkan Emiten.” Arena Hukum. Vol. 13. No. 3 (2020). Hlm. 501-527.
Pradnyadewi, Ida Ayu Putu Kurnia, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari. “Pengaturan Juru Bahasa Isyarat Dalam Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Bagi Penghadap Tunarungu.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 17/. No. 1 (2023). Hlm. 81-96.
Pratama, Eirza Daffa, Sukinta, Zil Aidi. “Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Notaris.” Diponegoro Law Journal. Vol. 11. No. 4 (2022). Hlm. 1-10.
Putri, Preeti Kartika, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. “Analisa Yuridis Pengawasan Kppu Atas Tindakan Merger Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pertambangan Di Indonesia.” Diponegoro Law Journal. Vol. 8. No. 2 (2019). Hlm. 1384-1397.
Rissy, Yafet Yosafet Wilben. “Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule Di Amerika, Australia Dan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum. Vol. 49. No. 2 (2020). Hlm. 160-171.
Saputra, Deny dan Sri Endah Wahyuningsih. “Prinsip kehati-hatian bagi Notaris/PPAT dalam menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi berdasarkan Kode Etik.” Jurnal Akta. Vol. 4. No. 3 (2017). Hlm. 347-354.
Subiyanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris Dalam Pembuatan Partij Akta.” Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 3. No. 2 (2016). Hlm. 227-236.
Sulistiowati, Nurahasan Ismail, Paripurna, dan Sulastriyono. “The Values Of Pancasila In Business Activities In Indonesia.” Mimbar Hukum. Vol. 28, No. 1 (2016). Hlm. 107-122.
The, Felix. “Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris.” Masalah-Masalah Hukum. Vol. 46. No. 3 (2017). Hlm. 217-227.
Turatmiyah, Sri, et.al. “Ambiguitas Aturan Kewajiban Notaris Membubuhkan Sidik Jari Para Pihak Penghadap pada Minuta Akta.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 18. No. 1 (2024). Hlm. 1-16.
Widiyastuti, Sari Murti, Johanes Widijantoro. “The Role Of Financial Service Authority In The Consumer Protection Amid The Growth Of Fintecht Industry In Indonesia.” Mimbar Hukum. Vol. 31. No. 2 (2019). Hlm. 297-308.
Wilis, Silva. “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Publik yang terdaftar di BEI.” Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
Yusuf, Chandra, Endang Purwaningsih. “Corporate Social Responsibility Sebagai Promosi Perseroan Terbatas.” Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 49. No. 4 (2019). Hlm. 860-879.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Mohammad Adrian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
