TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUDAYA HUKUM PELAKSANAAN PENANDATANGANAN BLANKO AKTA JUAL BELI TANAH (Studi di Kabupaten Klaten)
Keywords:
Deed Legality; Legal Culture;, Deed Form; PPAT KlatenAbstract
This study examines the juridical review of the legal culture of the community in the implementation of land sale and purchase deed signing in Klaten Regency, taking into account the latest positive legal provisions, particularly Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units, and Land Registration, as well as Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021 concerning Procedures for the Registration of Transfer of Land Rights. The signing of the sale and purchase deed by the parties before the Land Deed Official (PPAT) is a legal requirement in the process of land rights transfer, providing legal certainty and protection. However, in practice in Klaten Regency, local legal cultural influences that do not fully support orderly land administration are still found, such as the tendency to conduct transactions without authentic deeds or the involvement of unofficial third parties. This study uses an empirical juridical method with a sociological approach, through document studies and interviews with the community, PPATs, and local BPN officials. The results show that low legal awareness and the strong influence of local customary practices are the main obstacles in the implementation of land sale and purchase according to regulations. Therefore, synergy between regulatory reform and educational approaches to the community is needed to foster a legal culture that complies with statutory regulations.
References
Ade Saptomo, Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan, Jakarta, 2014, Fhup Press
Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation
Harsono, Boedi. (2005). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications
Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
Mukti Fajar N. & Yulianto Achmad. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum dan Perubahan Sosial. Jakarta: Kompas
Satjipto Rahardjo (2006). Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Bandung: Alumni.
Soerjono Soekanto (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
Soekanto, Soerjono. (2010). Legal Resercah Law. Jakarta: UI Press
Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia
Soeroso, R. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
Soetandyo Wignjosoebroto (2002). Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan
Subekti. (2003). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa
Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sutedi, Adrian. (2009). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika
Mustafa ‘Afifi Ab. Halim, dkk, (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman, Peradaban Journal Law and Society. 2(1)
Stella Defany Muslim dan Fransiscus Xavierius Arsin, (2023). Penerapan Asas Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Hendak Dibatalkan Sepihak, Jurnal Supremasi, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 60-69
Utami, Sri. (2021). Budaya Hukum dalam Proses Penandatanganan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Hukum IUS, Vol. 9 No. 3
Winny Wiriani, Shelly Kurniawan, (2022). Aspek Kepastian Hukum Dalam Hal Penggantian Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik (Sertipikat-El), Lex Jurnalica Volume 19 Nomor 2, Agustus 2022, hlm 189-199
KUH Perdata Pasal 1320 dan 1457
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Permohonan Pengukuran Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekas
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pemindahan, dan Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT
Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengaturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Observasi dan Wawancara dengan “PPAT Lilik Wasito” selaku salah satu PPAT di Kabupaten Klaten, pada tanggal 11 April 2025.
Observasi dan Wawancara dengan “PPAT Lilik Wasito” selaku salah satu PPAT di Kabupaten Klaten, pada tanggal 15 April 2025.
Observasi dan Wawancara dengan “PPAT Lilik Wasito” selaku salah satu PPAT di Kabupaten Klaten, pada tanggal 17 April 2025.
Observasi dan Wawancara dengan “PPAT Lilik Wasito” selaku salah satu PPAT di Kabupaten Klaten, pada tanggal 19 April 2025.
Observasi dan Wawancara dengan “PPAT Lilik Wasito” selaku salah satu PPAT di Kabupaten Klaten, pada tanggal 20 April 2025.
Observasi dan Wawancara dengan “PPAT Lilik Wasito” selaku salah satu PPAT di Kabupaten Klaten, pada tanggal 21 April 2025.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Erick Augusta Irawan , Sapto Hermawan , Heri Hartanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.