COMPARATIVE STUDY OF REGIONAL ELECTION FROM FIVE PERSPECTIVES: A RESPONSE TO THE PROPOSAL OF THE 8TH PRESIDENT OF INDONESIA

Wawan Gunawan; Yaya Mulyana A Aziz

Authors

Wawan Gunawan Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jendral Achmad Yani
Yaya Mulyana A Aziz Pascasarjana Universitas Pasundan

Keywords:

Produktivitas, Konsumsi Bahan Bakar, Fuel Ratio, Efisiensi Kerja, Cycle Time

Abstract

This research is a response to the statement made by President Prabowo Subianto regarding the large budget required for the implementation of the 2024 simultaneous regional elections. Using a literature review approach, the author conducts a comparative study of regional elections from five perspectives: democracy, constitution, budget, corrupt behavior, and national security. The findings indicate that from the democracy aspect, regional elections, whether directly or through the DPRD, can be considered democratic as long as the process runs democratically. The constitutional aspect shows that law. of the UUD 1945 should not only be interpreted as a direct regional election but can also be understood as a regional election through the DPRD. From the budget perspective, regional elections require significant funding, which must be borne by the state and the candidates themselves. This situation triggers corrupt behavior among the elected candidates in direct regional elections. Lastly, the direct election of regional heads also has the potential to disrupt security stability, as it often leads to conflicts due to differing political choices

References

Agustino, Leo. Muhammad Agus Yusoff. “Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia (Local Strongmen dan Roving Bandits), Jebat: Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies. Vol. 37 (2010): 86 - 104 @ School of History, Politics & Strategic Studies, UKM; ISSN 2180-0251 (electronic). 0126-5644 (paper).

Ahmad Rifa’I dan Sri Kusriyah, “Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12. no. 4, (2017), 981.

BAWASLU, 2023. Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Jakarta : Bawaslu

Esty Ekawati, “Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral, Jurnal Penelitian Politik”, 11 no. 2, (2014), 130.

G. Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. Hal. 1.

Hidayat, Syarif, et. al, 2006. Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasca Pilkada. Jakarta, P2E-LIPI

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/Pasal.php?Pasal=504921&val=10355&title=KONFLIK%20DALAM%20PILKADA%20LANGSUNG%20%20STUDI%20TENTANG%20PENYEBAB%20DAN%20DAMPAK%20KONFLIK

Leo Agustina, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), h. 79

Mariana, Dede, Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia, Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2007

Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung, 1993. Hal. 2.

Moh.Mahfud MD., Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara, (Yogyakarta: UII Press,1999), h. 176

Nurhasim, Moch., Konflik Dalam Pilkada Langsung Studi Tentang Penyebab Dan Dampak Konflik

Saukani HR, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: 2002), h. 12-13

Solihah, Ratnia, and Siti Witianti. 2017 "Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi.", Jurnal Bawaslu Vol 3, No 1 hal 12

Susilo, Menyongsong Pilkada Yang Demokratis, artikel, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2 – Juni 2005

Usman, Nurhamin Nahar. 2015. Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat. Lokal, Jakarta: Gramedia.

Undang-Undang dan Peraturan UUD 1945

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

https://babel.antaranews.com/berita/425503/kpk-ri-167-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sepanjang-2004-2024

https://bappeda.jabarprov.go.id/apbd-jabar-2024-rp3679-triliun/#:~:text=Struktur%20APBD%202024%20meliputi%2C%20belanja,tidak%20terduga%2C%20dan%20belanja%20transfer.

https://indonesiabaik.id/infografis/4-target-utama-program-makan-bergizi-gratis