ASPEK PIDANA PENERBITAN PASPOR INDONESIA YANG TIDAK VALID

Authors

  • Didik Sugiantoro Wahyudi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia
  • Syahrul Borman Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia
  • Nur Handayati Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

Keywords:

Pemeriksaan Keimigrasian, Pendeteksian Paspor Palsu, Teknologi Informasi, Rancangan System Pendeteksian Paspor Baru.

Abstract

Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor merugikan negara dan merupakan bagian dari rangkaian pengawasan imigrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan dokumen, penumpang, dan tindakan lain seperti penyitaan atau penangkapan. Pemalsuan paspor sering terjadi karena pelaku yang memiliki kemampuan untuk memberikan data palsu, serta kurangnya pengecekan data pemohon. Teknologi seperti sistem BCM dan pelatihan pemeriksaan dokumen palsu dapat membantu mendeteksi paspor palsu. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengevaluasi sistem BCM yang terintegrasi dengan aplikasi pemeriksaan keimigrasian, dan menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mendeteksi paspor palsu. Kesimpulannya, sistem BCM dapat mendeteksi paspor palsu dengan baik, namun masih ada peluang untuk meningkatkan sistem deteksi dengan menambahkan fitur back end dan front end.

References

Sihar Sihombing,2013 Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Aulia Mulia, h.22

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang,2013, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.h.54

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, h. 817.

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, h.239.

Sutan Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Buku I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.185

Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h.129

International Civil Aviation Organization, ICAO Doc. 9303

The International Criminal Police Organization, Stolen and Lost Travel Documents Database.

Stephen Jones, Criminology (the fifth edition), Inggris: Oxford University Press,2013, h. 1-2

Ajat Sudrajat Havid, Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008, h. 178

Siswantoro Sunarto, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 8 Agustus 2024.

Downloads

Published

2025-04-28

Issue

Section

Articles