PERAN KOMISI IV DPR RI DALAM MENGAWASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
DOI:
https://doi.org/10.33758/mbi.v18i11.822Keywords:
Kebijakan Publik, Pupuk BersubsidiKartu Tani, Pengawasan DPR RI.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memaparkan dan menganalisis akar masalah, evaluasi dan rekomendasi Komisi IV DPR terhadap kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi serta dampak pemberian pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe penelitiannya eksploirasi (exploratory research) yang tujuannya tidak jauh berbeda dengan semua kegiatan ilmiah lainnya, yaitu menjelajah (to explorate), menggambarkan (to description), dan menjelaskan (to explain). Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan manajemen tata kelola pupuk bersubsidi dengan merevisi Permendag No. 15 Tahun 2013, peningkatan anggaran, update sistem dan valididasi data e-RDKK, penyederhanaan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan distribustor, agen/pengecer resmi pupuk bersubsidi, penguatan sistem pengawasan dengan menambah anggaran untuk pengawasan serta perlibatan BUMDes dan koperasi dalam rantai distribusi/penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menciptakan alternatif kebijakan terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi melalui 2 (dua) model yakni meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dengan pemupukan berimbang dan pemanfaatan pupuk organik dan pupuk hayati.
References
Anderson, James E. (1979). Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Adnyana C., P., I Putra dan Mohktar S., Muhammad. (2019). Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB, Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, BPTP NTB, Lombok Barat.
Aditya Alta, Indra Setiawan, & Azizah Nazzala Fauzi. (2021). Beralih dari Subsidi Pupuk dan Benih: Mengkaji Ulang Bantuan untuk Mendorong Produktivitas dan Persaingan di Pasar Input Pertanian, Center for Indonesian Policy Studies, Jakarta.
Chandler, Ralph C., Plano, Jack C. (1988). The Public Administration Dictionary. Michigan: John Wiley & Sons.
Darwis V., Supriyati. (2013). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya, Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
Dye, Thomas R. (2007). Understanding Public Policy. Florida USA: Florida State University Prentice Hall.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Ditjen PSP). (2020). Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Jakarta.
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Ditjen PSP). (2021). Pengelolaan Pupuk Bersubsidi. Jakarta.
Eyeston, Robert. (1971). The Threads of Policy: A Study in Police Leadership. Indianapolis: Bobbs Merril.
Heidenheimer, Arnold J., and Hugh Heclo, and Carolyn Teich Adams. (1975). Public Policy: The Politic of Social Choice in Europe and America. New York: St. Martin’s Press.
Mudjiyanto, Bambang. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Puslitbang APTIKA dan IKP Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat.
Peterson, Steven A. (2013). Enscyclopedia of Public Administration and Public Policy. New York: MarcelDekker, Inc.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Berita Negara Nomor 41 Tahun 2021.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, Berita Negara Nomor 67 Tahun 2016.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Berita Negara Nomor 15 Tahun 2013.
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 2011.
Ripley, Randall B., Grace, Franklin A. (1982). Bureaucracy and Policy Implementation. Homewood Illinois: The Dorsey Press.
United State Agency for International Development (USAID). (2011). Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia. Jakarta.
Winarno, Budi. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, Dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Yustinus Oswin Mamo , Eleonora Sofilda , Nurul Huda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
