DIMENSI DISPOSISI ATAU SIKAP PELAKSANA DALAM IMPLEMENTASI KE-BIJAKAN SISTEM KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DALAM MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DOI:
https://doi.org/10.33758/mbi.v18i4.493Keywords:
Implementasi Kebijakan, disposisiAbstract
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dimensi Disposisi atau sikap pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi ( SRIKANDI) dalam mendukung system pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor. 95 tahun 2018. Menurut Van Meter & Van Horn ( 1977) bahwa ada 6 (enam) dimensi yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan, yaitu : Tujuan Kebijakan, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Karakteristik Organisasi dan Lingkungan social, politik dan ekonomi. Dari 6 (enam) dimensi tersebut akan di analisis dan dikaji dimensi Disposisi atau sikap pelaksana, seberapa besar efektivitas dan kontribusinya terhadap variabel Implementasi Kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan penilaian dokumen yang mendukung penelitian ini. Analisis dan pembahasan dilakukan terhadap unsur-unsur yang terdapat pada dimensi disposisi dan keterkaitannya dengan dimensi-dimensi lain sesuai konsep dan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil yang didapatkan adalah pertama : Disposisi atau sikap pelaksana menyumbang peran yang sangat besar terhadap efektivitas penerapan SRIKANDI, berdasarkan komentar seluruh narasumber Kunci. Kedua : Disposisi memegang peranan penting saat Implementasi Srikandi di terapkan di level bawah ( staf) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketiga : Disposisi merupakan dimensi yang dapat mengikat secara mental dan moral semua pemangku kepentingan, dan Keempat : Disposisi sangat di tentukan oleh political will Kepala Daerah. Kesimpulan dai hasil penelitian ini terhadap dimensi disposisi : Dimensi Disposisi merupakan salah satu dari 6 (enam) dimensi menurut Van Meter Van Horn yang juga diterapkan oleh Teori Edward III, Charlen O Jones dan ahli-ahli lainnya
References
Agustino, L. (2006). Politik & Kebijakan Pub-lik. AIPI Bandung
¬¬¬¬¬¬__________. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta
__________. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Ban-dung: Pustaka Setia
Arsip Nasional Republik Indonesia (2021, 15 Maret), ANRI Gelar Sosialisasi Aplikasi SRI-KANDI bagi Pegawai di Lingkungan ANRI, diunduh 9 Desember 2022, dari situs https://www.anri.go.id/publikasi/berita/anri-gelar-sosialiasi-aplikasi-srikandi-bagi-pegawai-di-lingkungan-anri
Damayanti, K. (2019). Efektivitas penggunaan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dalam pengelolaan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang
Dwijowijoto, R. N. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakar-ta: Elex Media Komputindo
Fang, Z. (2002). E-government in digital era: concept, practice, and development. Interna-tional journal of the Computer, the Internet and management, 10(2), 1-22
Gaffar, A. (2009). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogjakarta: Pustaka Pela-jar
Haspo, L. N. A., & Frinaldi, A. (2020). Pen-erapan Aplikasi SP4N-LAPOR dalam Mana-jemen Pengaduan Masyarakat di Kota Solok. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 26-33
Ibrahim, A., Arief, A., & Do Abdullah, S. (2020). Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Sebuah Kajian Pustaka Sistematis. IJIS-Indonesian Journal On Infor-mation System, 5(2)
Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta: Aptikom
Jenkins, B. (ed.) (1997). Policy Analysis: Models and Approaches. The Policy Pro-cess:A Reader, second edition. New York: Taylor and Francis
Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pan-gemanan, S. E. (2021). Implementasi Ke-bijakan Sistem Informasi Pemerintahan Dae-rah (SIPD) di Badan Perencanaan Pem-bangunan Penelitian dan Pengembangan Dae-rah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. GOVERNANCE, 1(2)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (2020, 30 Juli). Sistem Pemerintahan Berbasis Digital Siap Beroperasi pada 2023. Diunduh 25 Agustus 2022, dari situs World Wide Web: https://www.kominfo.go.id/content/detail/28252/sistem-pemerintahan-berbasis-digital-siap-beroperasi-pada-2023/0/sorotan_media
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020, 10 Oktober). Penerapan SPBE dan Rencana Pembangunan Pusat Data Nasional. Diunduh 8 September 2022, dari situs World Wide Web: https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/penerapan-spbe-dan-rencana-pembangunan-pusat-data-nasional/
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019, 25 April). Pengelolaan Arsip Jadi Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi. Diunduh 5 November 2022, dari situs World Wide Web: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pengelolaan-arsip-jadi-indikator-keberhasilan-reformasi-birokrasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020, 28 Oktober). Aplikasi Srikandi, Lompatan Dalam Kearsi-pan SPBE. Diunduh 30 Oktober 2022, dari situs World Wide Web: https://menpan.go.id/site/berita-terkini/aplikasi-srikandi-lompatan-dalam-kearsipan-spbeKhaidarmansyah, K., & Saifuddin, R. (2022). Optimalisasi Penyeleng-garaan Sistem Pemerintahan Berbasis El-ektronik (SPBE) di Provinsi Lampung. Derivatif: Jurnal Manajemen, 16(1), 85-95
Makmur, Syarif ( 2021) “ Arsip dan Kearsipan : Tinjauan sosiologis dan Filosofis, Penerbit Grafindo Raja Persada, Jakarta
--------------------, (2021) “ Politik Lokal, so-siologi Pemerintahan dan Analisis Kebijakan, Penerbit Grafindo Raja persada, Jakarta
--------------------, (2023) Penyelenggaraan Kearsipan Dinamis, Penerbit CV. Diva Pustaka, Purbalingga, Jawa tengah.
--------------------, (2023) Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Biroktasi Dalam Implementasi Kebijakan Kearsipan. Penerbit CV. Diva Pustaka, Purbalingga, Jawa Tengah
--------------------, 2023 Digitalisasi Arsip da-lam mewujudkan system pemerintahan ber-basis elektronik, Jurnal internasional terindeks covernicus-DOAJ, Academia Publisher, mei 2023
Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Social Re-search
------------------------, 2023 Paradigma baru Ilmu Kearsipan, Jurnal internasional terindeks Covernicus, Academia Publisher, mei 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Social Re-search
Mustopadidjaja, AR. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Imple-mentasi, dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Ad-ministrasi Negara Kerjasama dengan Duta Pertiwi Foundation. Jakarta: Perum Perce-takan Negara RI
Melleng, Abdul Samad, (2007) Disertasi “ Pengaruh Implementasi kebijakan Peternakan terhadap Pendapatan Peternak di Kota Tange-rang Banten. Pasca Sarjana Universitas Pad-jadjaran Bandung
Martini, H. M., & Nawawi, H. (1995). Instru-men Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University
Moleong, L. J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
__________. (2009). Metode Penelitian Natu-ralistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
Mobarok, Zuroki ( 2022), Tesis “ Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelatihan berbasis online dan Kompetensi Widyaiswara terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kementerian Pertanian RI. Pasca sarjana Universitas Moestopo Beragama, Jakarta.
Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Dae-rah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9(2), 109-116
Nugroho, R. (2006). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 213
Nurhayati (2022), Tesis “ Implementasi Ke-bijakan Pelaporan Online dan Efektivitas Pelaporan terhadap Kinerja Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Pasca sarjana Universitas Moestopo Beragama, Jakarta.
Pangerapan, T. M., Kaawoan, J. E., & Pan-gemanan, F. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis El-ektronik di Badan Kepegawaian Dan Pengem-bangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mi-nahasa. GOVERNANCE, 2(2)
Pasolong, H. (2012). Metode Penelitian Ad-ministrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Putra, F. (2003). Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pela-jar Offset
Rahmanto, A. N. (2020). Facebook sebagai Ruang Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Transportasi. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan), 21(1), 71-84
Rahadian, Achmad (2007), Disertasi “ Pengaruh Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Kemandirian kelompok tani. Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
Saintika, Y. (2018). Analisis As-Is Pada Perencanaan Strategis Sistem Informasi Ke-menterian Perhubungan. INISTA: Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications, 1(1)
Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Imple-mentasi E-Government dalam Upaya Pening-katan Pelayanan Berbasis Online di Kabupat-en Kulon Progo. Jurnal Caraka Prabu, 5(1), 52-68
Subarsono, A. (2012). Analisis Kebijakan Pub-lik: Konsep, Teori dan Aplikasi
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuanti-tatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta
__________. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Indonesia: Alfabeta
Sumardiyono, B. (2019). Analisis Persyaratan Fungsional Aplikasi SIKD Berdasarkan ISO 16175-2: 2011. Jurnal Rekayasa Informasi, 8(2), 94-101
Sumarno, S., & Suliyati, T. (2021). Budaya Peduli Arsip dalam Pengelolaan Arsip Digital Berbasis Web: Studi Kasus pada Kantor Lem-baga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 5(1), 56-65.
Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Undip
__________. (2019). Materi Pokok Analisis Kebijakan Publik. Tangerang Selatan: Pen-erbit Universitas Terbuka
Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset
Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah. Bandar Lampung: Suluh Media
Udoji, C.J. (1981). The African Public Servant as a Public Policy in Africa. Addis Abeba: Af-rican Association for public Administration and Management
Van Meter, D.S & Van Horn, C.E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration And Society. Feb-ruary
Wahab, S. A. (2004). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksa-naan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Te-ori dan Proses. Edisi Revisi. Yogyakarta: Me-dia Presindo
¬¬¬__________. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
Widodo. (1974). Pengukuran Kerja. Yogya-karta: Balai Pembinaan Administrasi. Univer-sitas Gadjah Mada. Yulia, E. 2001
__________. (2010). Implementasi kebijakan. Yogyakarta: Andi Offset
__________. (2011). Analisis Kebijakan Pub-lik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Ke-bijakan Publik. Malang: Bayu Media
Wiryanto, W., & Afif, M. M. (2017). Akunta-bilitas layanan publik melalui penerapan sis-tem pemerintahan berbasis elektronik. Jakar-ta: Lembaga Administrasi Negara, 63-77
Sumber Lain
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten-tang Kearsipan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-tang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ten-tang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Ling-kungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Dae-rah
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2009 tentang Ap-likasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Sta-tis
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Informa-si Kearsipan Dinamis Terintegrasi
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik
Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Tyas Ayu Handayani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
