STATUS HUKUM HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS YANG BERALIH KEWARGANEGARAAN

Abstract

Pengaturan kepemilikan tanah bagi ahli waris yang menjadi warga negara asing menimbulkan pertentangan norma hukum. Menurut KUHPerdata, ahli waris tetap berhak menerima warisan dari pewaris yang adalah warga negara Indonesia (Pasal 852). Namun, pengaturan kepemilikan tanah juga diatur dalam UUPA. Permasalahan yang muncul adalah: (1) Bagaimana aturan kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Indonesia, dan (2) Apa akibat hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah jika ahli waris berubah kewarganegaraan?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode bola salju, sedangkan analisis data dilakukan melalui deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan norma hukum dalam pengaturan kepemilikan tanah bagi ahli waris. KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris yang adalah warga negara Indonesia, sedangkan UUPA mengatur kepemilikan tanah. Dalam situasi khusus, prinsip lex specialis derogate legi generale berlaku, sehingga ketentuan UUPA menjadi yang berlaku. Akibatnya, jika ahli waris beralih menjadi warga negara asing, sertifikat hak milik atas tanah dapat dibatalkan dengan keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan.