STATUS HUKUM HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BAGI AHLI WARIS YANG BERALIH KEWARGANEGARAAN

Authors

  • Putu Andhika Kusuma Yadnya Universitas Tabanan

Keywords:

Beralih Kewarganegaraan, Status Kepmilikan, Ahli Waris

Abstract

Pengaturan kepemilikan tanah bagi ahli waris yang menjadi warga negara asing menimbulkan pertentangan norma hukum. Menurut KUHPerdata, ahli waris tetap berhak menerima warisan dari pewaris yang adalah warga negara Indonesia (Pasal 852). Namun, pengaturan kepemilikan tanah juga diatur dalam UUPA. Permasalahan yang muncul adalah: (1) Bagaimana aturan kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Indonesia, dan (2) Apa akibat hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah jika ahli waris berubah kewarganegaraan?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode bola salju, sedangkan analisis data dilakukan melalui deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan norma hukum dalam pengaturan kepemilikan tanah bagi ahli waris. KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris yang adalah warga negara Indonesia, sedangkan UUPA mengatur kepemilikan tanah. Dalam situasi khusus, prinsip lex specialis derogate legi generale berlaku, sehingga ketentuan UUPA menjadi yang berlaku. Akibatnya, jika ahli waris beralih menjadi warga negara asing, sertifikat hak milik atas tanah dapat dibatalkan dengan keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan.

References

Putra, Ida Bagus Wyasa, dkk, 2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Keberadaan Pemegang Saham dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law, Jurnal Magister Hukum Udayana (UdayanaMaster Law Journal), Vol. 4, No. 1, Edisi April. 2015l

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sukresna Arna, Gde Agus Erry. (2016).Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemberian Hibah Kepada Desa Pakraman,Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana),Vol. 5, No. 3, Edisi September. 2016, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/23999, diakses tanggal 9 Juli 2018.

Artaya, Ari, (2016). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Pengendalian Perizinan Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal),Vol. 5, No. 3, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/23660,diakses tanggal 9 Juli 2018.

Miarmi, Ni Luh Putu, (2014). Konsep Perijinan Berwawasan Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana),V. 3, No. 1, Edisi Maret. 2014, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/8454, diakses tanggal 9 Juli 2018.

Susila, I Nyoman Adi, (2017). Pengaturan Kawasan Suci Pantai Dalam Penyediaan Sarana Wisata Tirta Di Provinsi Bali, Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana),Vol. 6, No. 4, Edisi dec. 2017, https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37069, diakses tanggal 9 Juli 2018.

Yadnya, Putu. Andhika. KusumaYadnya.& I. G. K. A. Wibawa. 2020. Green tourism Dalam Paradigma Baru Hukum Kepariwisataan. Majalah Ilmiah Universitas Tabanan,17(2), 164-171.

Siki, RenhatMarlianus, Agung, I Gusti Nyoman, Darmadha, I Nyoman, 2014. Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum,Vol. 2, No. 5, Juli 2014, Juli 2014. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10560, diakses tanggal 20 Oktober 2020.

Downloads

Published

2023-09-04

Issue

Section

Articles