MODEL PENGUKURAN KINERJA BELANJA OPD BERBASIS BALANCED SCORECARD DENGAN METODE AHP DAN ANP
DOI:
https://doi.org/10.33578/mbi.v17i4.48Keywords:
AHP, ANP, Balanced Scorecard, Kinerja BelanjaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pengukuran kinerja belanja pada organisasi perangkat daerah yaitu Sekrertariat DPRD Kota Mataram. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menerapkan konsep balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Adapun metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Analytical Network Process (ANP) dengan pembobotan prioritas melalui kuesioner perbandingan berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif dengan bobot prioritas tertinggi adalah perspektif keuangan, diikuti perspektif bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Indikator kinerja dengan bobot tertinggi secara berurutan didapat dari rasio varian belanja, rasio efisiensi belanja, persentase program-program DPRD yang terfasilitasi, produktivitas DPRD, serta kualitas dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja.
References
Ascarya. (2005). Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif. Makalah Disampaikan Pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Di Universitas Trisakti, Jakarta, 1–52.
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Darmawan, D. P. (2018). Analytic Network Process : Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Lingkungan Bisnis Yang Kompleks. Yogyakarta: Expert.
Erawan, P. A., Santosa, M. S. W. A., Budiartha, D. K. B., & Wahyudi, P. T. A. (2019). Peranan Value for Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 8(3), 187–193. https://doi.org/10.23887/jinah.v8i3.20010
Gencer, C., & Gürpinar, D. (2007). Analytic network process in supplier selection: A case study in an electronic firm. Applied Mathematical Modelling, 31(11), 2475–2486. https://doi.org/10.1016/j.apm.2006.10.002
Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action. Proceedings of the IEEE, Vol. 85, pp. 1509–1510. https://doi.org/10.1109/jproc.1997.628729
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Tiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE.
Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pert). Yogyakarta: BPFE.
Nor, W. (2012). Penerapan Balanced Scorecard Pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 7(2), 280–292.
Rohm, H. (2006). Improving Government Performance. Public Administration Review, 66(1), 139–142. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00562.x
Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process-what it is and how it is used. Mathematical Modelling, 9(3–5), 161–176. https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8
Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2006). Decision Making With the Analytic Process Network Process. In Manufacturing Systems (Vol. 95). Retrieved from http://www.amazon.com/dp/0387338594
Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 18(2), 63. Retrieved from http://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/82
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Regina Anggi Garbani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
