ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2017-2021

Salma Haerina Sawitri; Susanti Usman

doi:10.33758/mbi.v17i10.398

Authors

Salma Haerina Sawitri Universitas Gunadarma
Susanti Usman Universitas Gunadarma

DOI:

https://doi.org/10.33758/mbi.v17i10.398

Keywords:

Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan

Abstract

Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari laporan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan daerah berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan pada Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021. Metode penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021 dari website resmi pemerintah Kota Tangerang yaitu www.djpk.depkeu.go.id dan https://ppid.tangerangkota.go.id .Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2017-2021, berdasarkan Rasio Kemandirian masuk dalam kategori tinggi dan termasuk dalam pola hubungan Delegatif, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan hasil yang baik, Rasio Efektivitas termasuk dalam kriteria sangat efektif, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah termasuk dalam kriteria tidak efisien, Rasio Keserasian sebagian hasil realisasi lebih dioptimalkan untuk keperluan rutin belanja operasi, serta Rasio Pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami pertumbuhan secara positif.

References

Bastian, I. (2014). Akuntansi Sektor Publik. In: Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.

Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ebbank, 8 (1), 33-48. http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109

Habibi, M. M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(2), 117-124. https://doi.org/10.1016/0014-4894(54)90048-X

Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., dan Kusufi, M. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4 (1), 34. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87

Herisistam. (2015). Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. Tesis. Jakarta: Universitas Terbuka.

Hery. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Integrated and Comprehensive Edition. Jakarta: PT. Grasindo.

Mahmudi. (2015). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Jurnal EMBA, 4 (1), 1392-1399.

Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ngangi, A. I., Murni, S., & Untu, V. N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 6 (4), 4103-4112.

Oppier, Hermi. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Benchmark, 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Rasdianto, E. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan: Brama Ardian.

Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(2), 738–747.

Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 9-25.

Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Distribusi - Journal of Management and Business, 7 (1), 81-92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67

Tim Lidbang Depdagri-Fisipol UGM Tahun 1991 Tentang Skala Kriteria Analisi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yuliana, Dana & Usman, Susanti. (2022). Regional Financial Ratio Analysis in Pemalang Regency For the 2016-2020 Financial Year. Eduvest - Journal Of Universal Studies, 2 (4), 797-805. https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.407

https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

https://peta-hd.com/peta-kota-tangerang/

https://statistik.tangerangkota.go.id/

https://banten.bpk.go.id

https://databoks.katadata.co.id/

https://www.bps.go.id/