ANALISIS SOSIO-LEGAL PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT
DOI:
https://doi.org/10.33578/mbi.v17i5.203Keywords:
Perdagangan Orang, Aspek Hukum, Aspek SosioAbstract
Penelitian ini membahas mengenai maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Indramayu, masalah perdagangan orang tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahn global yang terjadi di hampir semua belahan dunia. Perdagangan manusia yang terjadi saat ini mengambil model dan bentuk yang tersamar dan merupakan bentuk dari perbudakan jaman modern. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentang dengan masalah perdagangan orang. Sebagai suatu tindak pidana, perdagangan orang perlu dilakukan upaya penangan secara komperehensif, mulai dari upaya pencegahan sampai dengan penindakan. Terjadinya perdagangan orang tidak dapat dilihat dari satu faktor saja. Banyak faktor yang menyebabkan maraknya kasus perdagnagn orang. Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian faktor yang dominan dalam praktek perdagangan orang. Banyak orang yang bersal dari keluarga miskin terutama para kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak menjadi korban dari praktik illegal ini. Minimnya pengetahuan, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang mendorong maraknya kasus perdagangan orang.
References
Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika 2010
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar,
Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia Sentra HAM UI 2003
Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung Remaha
Rusdakarya
Peter Mahmud, Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta
Philipus Mandiri Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, Bina Ilmu
Indonesia
R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58 1 January 2000
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta
Satjipto Raharjo, 1987, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
https://www.kabarjawatimur.com/kasus-perdagangan-orang-di-indramayu-capai-57- kasus/
https://www.kabarjawatimur.com/kasus-perdagangan-orang-di-indramayu-capai-57- kasus/
Kabupaten Indramayu Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Indramayu 2022
Protokol PBB Untuk mencegah, Menekan atau Menghukum Trafficking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani Pada Bulan Desember 2000 di Palermo
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Kayus Kayowuan Lewoleba, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Dwi Aryanti Ramadhani, Mulyadi Mulyadi, Beni Harmoni Harefa, Satino Satino

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.