PERAN IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DOI:
https://doi.org/10.33578/mbi.v17i2.115Keywords:
PencegahanKeimigrasian, TindakPidanaNarkotika, KeimigrasianAbstract
Peran ImigrasidalammelakukanPencegahanKeimigrasianterhadap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang terlibatdalamtindakpidananarkotikasangatlahsignifikandalamupayapemerintahmemeranginarkoba. TercatatbeberapakeberhasilanImigrasidalammenangkappelakutindakpidananarkoba di TempatPemeriksaanImigrasi, salah satunya pada tahun 2019 di Bandara Kualanamu, Medan. Tujuan penelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimanaperanImigrasimelakukanpencegahanpelakutindakpidananarkotika yang mencobakeluardari Wilayah Indonesia berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlakubaikdarisisiKeimigrasiansertainstansiterkait yang melakukanpenegakanhukumterhadapnarkotikayaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan KepolisianRepublik Indonesia. Denganmenggunakanpenelitiannormatif-empirisdapatditemukanbahwaImigrasimerupakanpenjagapintugerbang negara dariancamankepentingannasionalyaituterkaitlalulintas orang masukkeluar wilayah Indonesia salah satunyadalamhalmencegahpelakutindakpidananarkotikauntukkaburdari Wilayah Indonesia.
References
Bogdan dan Taylor, 1975 dalamJ.Moleong Lexy. 1989.Metodologi PenelitianKualitatif.Bandung. Remadja Karya
Eliza Wulandari, M.J Barimbing. “ Pencegahan dan PenangkalaN : Teknis SubstantifBidangKeimigrasian” BPSDM KUMHAM Press. 2020.
Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung:Mandar Maju, 2011).
Hartanto Wenda, Penegakan Hukum Terhadapkejahatannarkotika dan obat-obatterlarangdalam era perdaganganbebasinternasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. JurnalLegislasi Indonesia, 2016
Jayadi Al Amien, Wisnu Widayat. PERAN IMIGRASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR BERDASARKAN PERSPEKTIF UNTOC. JLBP Politeknik Imigrasi, 2021
Kusno Adi, KebijakanKriminal Dalam PenanggulanganTindakPidanaNarkotika Oleh Anak. Malang:UMM Press, 2014.
Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan HAM.
Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), 1, pp.16-31.
Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta), 1, pp.16-31.
Wardana, I.G.P.A.K., 2019. Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations. Journal of Law and Border Protection, 1(1), pp.73-86.
Indonesia. Undang-undangtentangNarkotikam UU No.35 Tahun 2009.
Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011.
Indonesia. Undang-UndangtentangNarkotika, UU No.22 Tahun 1997.
Indonesia. PeraturanKepalaKepolisian Negara Republik Indonesia tentangManajemenPenyidikanPenyidikPegawai Negeri Sipil, Perkapolri No.6 tahun 2010.
Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl150/berapa-lama-seseorang-bisa-dicegah-berpergian-ke-luar-negeri, diakses pada hari Kamis (10/09/2021), pukul 16.00 WIB
https://www.medcom.id/nasional/daerah/akWVQXBb-buron-narkoba-ditangkap-di-bandara-kualanamu, diakses pada hari Kamis (10/09/2021), pukul 17.00 WIB.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Jayadi Al Amien, Bayu Adiputra Ananta Wijaya, Muhammad Riski Nugraha
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.